Kejari Nunukan Eksekusi Barang Rampasan Negara

WIRAnews.com, NUNUKAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Nunukan Kalimantan Utara melakukan eksekusi terhadap barang bukti kejahatan tindak pidana korupsi kasus pungli yang dilakukan terpidana H.Juniansyah, S.E., alias Juni Bin Abd.Talib, mantan kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan (KSOP) Sebatik.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Nunukan, Ricky Rangkuti, mengatakan eksekusi atas barang bukti korupsi dilakukan atas dasar putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 3897 K/Pid.Sus/2019 yang telah berkekuatan hukum tetap.

‘’Barang bukti yang dirampas Negara berupa uang sejumlah Rp. 75 juta. Uang tersebut kemudian disetorkan ke kas Negara melalui Bank Mandiri cabang Nunukan,’’ ujarnya, Kamis (20/5/2021).

Ricky menjelaskan, terpidana Juniansyah terbukti bersalah di persidangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda dan mengakui memiliki sejumlah rekening, sebagai tempat untuk menyimpan uang hasil pungli yang dia lakukan.

Dari beberapa rekening yang ada, kata Ricky, sebenarnya ada uang lebih dari Rp. 90 juta. Hanya saja, uang Rp. 15 juta tersebut merupakan hak saksi persidangan dan telah dikembalikan oleh Jaksa.

‘’Nah yang dirampas oleh Negara adalah barang bukti uang dengan pemilik Juniansyah atau nama yang tidak jelas. Totalnya Rp. 75 juta itu,’’ jelasnya.

Sebelumnya, Kejari Nunukan juga sudah menerima pembayaran denda Rp. 200 juta, dalam kasus ini.

Pembayaran denda pidana tersebut sebagai pengganti subsider kurungan penjara selama 6 bulan atau tebusan bagi sebagian durasi vonis yang harus dijalani Juniansyah.

Namun demikian, pembayaran denda pidana subsider kurungan badan yang dilakukan Juniansyah, tidak berarti menghapus atau meringankan hukuman Juniansyah.

‘’Terpidana kan menerima vonis 4 tahun dengan subsider kurungan badan selama 6 bulan, yang dia bayar adalah subsidernya, sehingga ia hanya menjalani vonis 4 tahun saja,’’ jelasnya.

KRONOLOGI KASUS.

Menyoal kasus dugaan pungli kepelabuhanan, Ricky Rangkuti menjelaskan, Juniansyah sudah menjalani penjara sejak 5 November 2018.

Juniansyah terbukti secara sah melanggar pasal 12 (e) Undang-Undang (UU) Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan Pasal 3 UU Tipikor Pasal 8 Tahun 2010 Tentang TPPU jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 UU Tipikor.

Dalam petikan putusan Mahkamah Agung Nomor 3397 K/Pid.Sus/2019, Majelis Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 4 tahun penjara, dengan denda pidana sebesar Rp.200 juta, bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 6 bulan.

Juniansyah melibatkan tenaga honorer UPP KSOP Sebatik, dalam melakukan tindak pidana korupsi pungli atas biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jasa kepelabuhan speedboat. Kasus ini terjadi pada 2017 silam.

‘’Pungutan yang diberlakukan kepala 6 agen pelayaran di Sebatik, disetorkan ke rekening pribadi Juniansyah,’’ jelas Ricky.

Pungutan tersebut dilakukan dengan modus kepengurusan PNBP yang dipersulit dan diperlambat serta tidak diproses Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Diterangkan pula, bahwa pada tahun 2017 data rekening koran atas nama Juniansyah Bank BNI 46 cabang Nunukan terdapat transaksi berjumlah Rp 1.849.020.500 dan pada rekening BNI Cabang Samarinda terdapat uang masuk transaksi kredit tahun 2014 sampai 2017 berjumlah Rp. 854.763.000,-

Transaksi di rekening Juniansyah diduga berkaitan dengan hasil pungutan illegal PNBP UPP KSOP Sei Pancang selama yang bersangkutan menjabat, diperkuat dengan barang bukti kejahatan lebih Rp. 15 juta, hasil sitaan tim saber pungli Nunukan terhadap saksi bernama Handi Angkawijaya, salah satu staf honor.

‘’Kasus ini terbongkar dari aduan agen pelayaran di Sebatik kepada tim saber pungli’’ kata Ricky.

Reporter : Viqor

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.