Bupati Nunukan Sampaikan Jawaban Terhadap Pandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD
WIRAnews.com, NUNUKAN – Bupati Hj.Asmin Laura Hafid memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Nunukan dalam rapat paripurna jawaban Pemda Nunukan yang dibacakan Wakilnya Hanafiah, Selasa 28/9/2021.
Pemerintah Kabupaten Nunukan memebrikan apresiasi terhadap saran dan masukan yang diberikan, dan mengurai satu persatu terhadap persoalan yang menjadi sorotan DPRD.
Mulai persoalan pembayaran hutang, pengoperasian RS Pratama Sebuku dan juga terhadap penanganan Pandemi covid-19 dan pengawasan alokasi anggarannya.
‘’Terkait penyelesaian hutang, hal tersebut sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah dan menjadi salah satu prioritas sebagai upaya mendorong pergerakan ekonomi masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan daerah,’’ ujar Hanafiah.
Untuk rencana pengoperasian RS Pratama Sebuku, saat ini Pemkab Nunukan tengah menyiapkan semua aspek yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan yang wajib dipenuhi.
Sehingga RS Pratama dapat segera dioperasikan dengan cermat, penuh kehati-hatian dan tetap memperhatikan ketepatan waktu sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
‘’Pemkab sudah menganggarkan Rp. 2,5 miliar di tahun 2022 untuk peningkatan RS Pratama Sebuku dan Krayan,’’ katanya lagi.
Sementara mengenai penanganan pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi prioritas baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Nunukan.
Pandemi cukup berdampak pada semakin besarnya alokasi anggaran yang dibutuhkan bahkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan melalui refocusing anggaran.
Namun demikian, penurunan kasus COVID-19 menunjukkan adanya keberhasilan pemda dalam penanganan.
‘’Pemberian vaksin juga intens dilakukan oleh berbagai pihak. Kami juga konsen dalam pengawasan sekolah-sekolah sejak dimulainya PTM,’’ lanjutnya.
Tak hanya sekolah, pemkab Nunukan juga memberi ruang seluas luasnya terhadap sektor usaha. Sejumlah UKM juga terus didukung untuk tumbuh kembangnya dengan tetap memperhatikan Prokes.
Demi mencegah terjadinya kluster baru baik di sekolah dan sektor lain, vaksinasi terus digenjot dan digalakkan.
Sebagaimana data Dinas Kesehatan, jumlah target sasaran penerima vaksin di Nunukan tahun 2021 sebanyak 182.886 terdiri dari, Nakes 1.820 orang, Lansia 11.392, publik 15.541, rentan 41.838, umum 92.000, remaja 20.295.
Adapun realisasi capaian dosis 1 sebanyak 59.949, dosis 2 sebanyak 26.214, dan dosis 3 sebanyak 1.390 jiwa.
‘’Perlu kami sampaikan pengawasan pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 tak hanya diawasi oleh pemeriksa internal namun juga dilakukan oleh eksternal yaitu BPK dan BPKP, sehingga seluruh perkara berkaitan dengan alokasi anggaran maupun penanggulangan diawasi secara ketat dan professional,’’ jelasnya.
Demikian pula terhadap pelayanan dan penanganan pasien yang dinyatakan positif COVID-19 dilakukan pemeriksaan sesuai SOP yang berlaku secara nasional.
Adapun pembinaan terhadap UKM Pemkab sudah melakukan inovasi berupa kemudahan dalam perizinan usaha mikro, dilakukan kerjasama antara Bank, Dinas Kesehatan dan DPMPTSP.
Harapannya pelaku UKM bisa memahami bagaimana cara memperoleh pinjaman dari bank untuk usaha dan legalitas perizinan.
‘’Peningkatan pendapatan masyarakat terkait hasil produksi yang dihasilkan untuk dipasarkan masih menjadi persoalan. Distribusi pemasaran hasil produk UKM terkendala karena belum mampu bersaing dengan produk dari luar. Ini karena biaya produksi cukup tinggi sehingga harga jual produk yang dihasilkan menjadi tinggi,’’ imbuhnya.
Menjawab adanya pembagian Bansos tak tepat sasaran sebagaimana sorotan Fraksi PKS, Pemkab menjabarkan program jaring pengaman sosial merujuk pendataan berbasis DTKS yang dikeluarkan Kemensos.
Pemkab melakukan update data per semester lalu diusulkan kembali ke Kemensos untuk verifikasi. Sehingga bantuan yang diberikan dipastikan berdasar DTKS yang terverifikasi.
Pemkab kembali memastikan, dalam menyusun anggaran perubahan maupun murni, pemerintah selalu mempedomani rencana kerja pemda yang memuat prioritas pembangunan dan diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat Nunukan dengan memperhatikan ketepatan sasaran, waktu pelaksanaan serapan angaran dan pencapaian target.
Pemkab Nunukan juga menyampaikan apresiasi terhadap saran dan masukan untuk peningkatan PAD yang terus mengalami trend kenaikan.
‘’Hal ini tentunya merupakan hasil kerja bersama yang intinya memerlukan dukungan semua stake holder terkait. Trend kenaikan ini harus mampu dipertahankan dan ditingkatkan terutama di sektor PAD sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap PAD,’’ kata Hanafiah.
Reporter: Viqor
