Paripurna Pandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD, Pelunasan Hutang Dan Rencana Operasional RS Pratama Menjadi Sorotan

WIRAnews.com, NUNUKAN – Sebanyak lima fraksi di DPRD Nunukan Kalimantan Utara menyampaikan pandangan umum mereka pada sidang paripurna yang digelar, Selasa (28/9/2021) kemarin.

Sebagian besar fraksi-fraksi di DPRD Nunukan meminta agar anggaran APBD perubahan dan murni disusun menyesuaikan perkembangan perekonomian akibat pandemi COVID-19.

Selain itu, pelunasan hutang terhadap pihak ketiga juga inovasi Pemkab Nunukan dalam pengentasan sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan juga dibahas tuntas.

Ahmad Triadi, juru bicara Fraksi Hanura berpesan, agar Pemkab Nunukan dalam menyusun anggaran perubahan, tak boleh mengesampingkan hal-hal yang sudah disepakati bersama dengan legislatif.

Hanura juga meminta Pemkab Nunukan komitmen membayar hutang kepada pihak ketiga yang sudah melaksanakan pembangunan atas proyek yang bersumber dari APBD Nunukan.

Selanjutnya mereka meminta adanya akselerasi dalam menjamin kebutuhan fasilitas kesehatan masyarakat di wilayah 3 dengan sesegera mungkin mengoperasikan RS Pratama.

“Memohon kepada pemda Nunukan dengan situasi yang sangat sulit ini untuk menyusun anggaran baik perubahan maupun untuk anggaran murni yang akan datang dapat betul-betul selektif mana yang betul priotitas untuk diprogramkan dan mana yang tidak sehingga bisa tepat sasaran,” ujarnya.

Ia melanjutkan, begitu banyak dana yang diserap untuk penanganan wabah COVID-19. Fraksi Hanura berharap tim gugus tugas dapat melakukan control super agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan memenuhi target yang ingin dicapai.

Dari sisi pendapatan, kenaikan semula diproyeksikan sebesar Rp. 1.296 Triliun mengalami kenaikan sebesar Rp. 1,342 Triliun atau naik 3,41 persen. Hal ini perlu ditingkatkan sehingga dari tahun ke tahun tetap mengalami kenaikan pendapatan.

“Pemda agar lebih memprioritaskan sector ekonomi khususnya menhidupkan UMKM, kesehatan dan pendidikan karena kita ketahui bersama muli beberapa hari lalu telah dimulai PTM di setiap sekolah sehingga ini wajib menjadi perhatian khusus,” lanjutnya.

Sementara itu, juru bicara Fraksi PKS Andi Krislina juga menyatakan persetujuannya jika Pemkab memberikan perhatian khusus terhadap tenaga kesehatan karena mereka merupakan garda terdepan dalam penanggulangan wabah COVID-19.

Namun perlu pengawasan ketat karena berpotensi tidak tepat sasaran dan rawan disalahgunakan.

“Keluhan pasien harap menjadi perhatian karena yang tadinya mereka yang menjalani rawat inap karena gejala tertentu sebelumnya tidak mengalami gejala reaktif, namun kemudian status mereka menjadi suspeck COVID-19,” kata Krislina.

Dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat, ada dua hal yang menjadi perhatian, pertama cara kita menggenjot produksi dan kedua adalah bagaimana menjadi fasilitator untuk mencari pemasaran.

PKS melihat salah satu kendala utama bagi para pengusaha pemula di bidang UMKM di Nunukan adalah karena persoalan pemasaran.

“Apabila alur distribusi atau rantai pemasaran tidak ada, maka UMKM juga tak bisa berkembang sehingga perlu terobosan pemerintah mencari peluang pemasaran seperti melakukan kerja sama antar daerah atau dengan para pengusaha dari luar termasuk pembukaan jalur transportasi laut dari Nunukan ke Pulau Jawa dan daerah lainnya,” lanjutnya.

Terkait jaring pengaman sosial pada dasarnya PKS setuju hal tersebut menjadi bagian prioritas. Akan tetapi ada hal yang harus digaris bawahi terkait pendataan, pengawasan sampai manfaatnya.

Semua bansos harus berdasar data akuran karena ada beberapa temuan di lapangan tidak tepat sasaran. Bahkan karena profil peenrima bantuan bisa diakses melalui internet, terkadang ada oknum yang mengambil keuntungan sendiri yang sebenarnya bukan hak mereka.

“Untuk itu pemkab Nunukan harus melakukan pengawasan terhadap pendanaan dan pendataan by name by address secara khusus,” tutupnya.

Dari Fraksi Demokrat, Darmawansyah memberikan catatan bahwa dalam rancangan KUA PPAS terdapat selisih antara alokasi belanja pegawai dengan jumlah belanja pegawai yang seharusnya sama.

“Demokrat meminta TAPD cermat dalam membuat resume belanja pegawai. Selain itu, PAD agar lebih ditingkatkan sehingga kedepan ada rencana pembangunan berasal dari PAD,” katanya.

Dari Fraksi Gerakan Karya Pembangunan (GKP), Siti Raudah meminta agar pemkab kontinu mensosialisasikan gerakan vaksin.

“Karena masih banyak masyarakat anti vaksin,” ujarnya.

Fraksi Perjuangan Persatuan Pembangunan (PPN) juga memberi sorotan terkait pelunasan hutang, dan lebih produktif sesuai visi misi yang tertuang dalam RPJMD.

“Agar menganggarkan di APBD Perubahan tahun 2021 biaya operasional rumah sakit Pratama khususnya Sebuku untuk meubelair, air bersih penambahan daya listrik.Termasuk juga SDM Nakes 18 orang yang dibutuhkan dan sesegera mungkin membenahi segala kekurangan dan kebutuhan RS Pratama supaya pelayanan segera berjalan,” kata Amrin Sitanggang.

Reporter: Viqor

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.