MALINAU – Langkah besar kembali ditorehkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau di bawah kepemimpinan Bupati Wempi W. Mawa, S.E., M.H. Pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Malinau yang digelar Jumat (27/12/2024), empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), menandai babak baru dalam penguatan tata kelola daerah.
Empat Perda tersebut bukan sekadar dokumen legal-formal. Di baliknya, terpatri visi besar Wempi dalam menggerakkan roda pembangunan dengan kepastian hukum yang kuat dan terukur.
“Setiap Perda ini disusun bukan untuk memenuhi kewajiban administratif semata. Tetapi sebagai alat strategis dalam mendorong pertumbuhan, pemerataan, dan kemandirian daerah,” tegas Bupati Wempi dalam sambutannya di Ruang Rapat Paripurna lantai II DPRD Malinau.
Perda Pertama: Penyertaan Modal pada Bankaltimtara
Di tengah upaya memperluas sumber PAD, Pemerintah Kabupaten Malinau memutuskan menyuntikkan penyertaan modal ke Bankaltimtara. Langkah ini bukan hanya memperkuat sektor perbankan daerah, namun juga menjadi upaya konkret menggerakkan ekonomi lokal.
“Ini adalah strategi fiskal jangka panjang. Kita ingin PAD tumbuh, perekonomian bergerak, dan otonomi daerah benar-benar berdampak,” ujar Wempi.
Perda Kedua: APBD 2025 Disahkan Lebih Awal
Bupati Wempi patut berbangga: Malinau menjadi kabupaten pertama di Kalimantan Utara yang merampungkan evaluasi RAPBD 2025. Dengan pendekatan bottom-up planning, anggaran disusun berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD punya arah yang jelas, selaras dengan visi daerah dan harapan rakyat,” tuturnya.
Perda Ketiga: Rencana Induk Kepariwisataan 2025–2045
Visi jangka panjang untuk sektor pariwisata kini memiliki payung hukum. Rencana induk ini menjadi blueprint pembangunan kepariwisataan berkelanjutan selama dua dekade mendatang, mencakup destinasi, SDM, kelembagaan, hingga pemasaran.
“Pariwisata bukan hanya sektor ekonomi, tapi wajah budaya, identitas, dan masa depan daerah,” kata Wempi dengan penuh keyakinan.
Perda Keempat: Insentif dan Kemudahan Investasi
Demi membuka peluang ekonomi lebih luas, Malinau membuka diri bagi para investor melalui regulasi yang menjamin kemudahan dan kepastian.
“Kita butuh investasi yang sehat dan menciptakan dampak. Perda ini menjadi sinyal bahwa Malinau siap menjadi mitra pembangunan yang progresif,” jelas Bupati.
Dengan keempat Perda ini, Malinau menatap 2025 dan seterusnya dengan fondasi yang semakin kokoh. Di bawah kendali kepemimpinan Bupati Wempi, kabupaten di ujung utara Kalimantan ini menunjukkan keseriusannya dalam menata masa depan yang lebih cerah dan berdaya saing tinggi.
