Malinau – Pemerintah Kabupaten Malinau terus berbenah dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kalimantan Utara di ruang Laga Feratu, Senin (25/8/2025).
Bupati Malinau Wempi W Mawa, S.E., M.H., menilai kerja sama ini bukan sekadar formalitas. Menurutnya, MoU menjadi pintu masuk penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan sekaligus membuka peluang ekonomi baru.
“Sinergi ini diharapkan tidak hanya sebatas pertanggungjawaban keuangan, tapi juga bisa membuka ruang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Bupati Wempi.
Ia menambahkan, dengan wilayah terluas di Kaltara, Malinau masih sangat bergantung pada dana transfer pusat seperti DAU, DAK, dan DBH. Sementara itu, kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya alam masih terbatas, sehingga optimalisasi PAD belum berjalan maksimal.
Lebih jauh, Bupati juga menyinggung pentingnya kajian khusus terkait potensi karbon dan kawasan hutan. Menurutnya, menjaga kelestarian lingkungan harus sejalan dengan kesejahteraan masyarakat. “Kalau daerah menjaga kawasan, tentu harus ada perhitungan yang adil untuk masyarakat,” tegasnya.
Tak hanya soal fiskal, Wempi turut menyoroti kebijakan Pemkab Malinau yang sudah lama berjalan, yakni pemberian tambahan penghasilan bagi dokter spesialis di daerah. Kebijakan ini disebut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan di pedalaman.
Di sisi lain, Kepala Kanwil DJPb Kaltara, Ika Hermimi Novianti, S.E., M.I.D.S., menegaskan bahwa MoU ini adalah bentuk komitmen nyata, bukan sekadar seremoni.
“Tugas kami tidak berhenti pada penyaluran dana transfer. Kami juga berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah, baik sebagai regional economist maupun financial advisor. Pendampingan ini berbasis data dan kajian agar melahirkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Ika menekankan bahwa kolaborasi ini akan berlanjut dalam bentuk asistensi teknis, pendampingan fiskal, hingga kajian investasi. “Kami ingin mendorong kemandirian fiskal Malinau secara bertahap. Harapannya, manfaatnya benar-benar sampai ke masyarakat,” tutupnya.
