Wiranews.com – Pertemuan penting antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) dan Pemerintah Kabupaten Malinau digelar di Tamarin Hotel Jakarta hari ini, (8/3/2024). Pertemuan ini menyoroti tantangan infrastruktur yang dihadapi oleh Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas dan pembangunan yang berkelanjutan.
Bupati Malinau, Wempi W Mawa, SE., MH, dalam pidatonya menekankan urgensi infrastruktur di wilayah perbatasan. Dengan lebih dari separuh wilayah Provinsi Kalimantan Utara terletak di Malinau, Bupati menggarisbawahi pentingnya pengembangan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Tantangan infrastruktur yang dihadapi mencakup akses jalan yang belum memadai, keterbatasan telekomunikasi, sumber energi yang terbatas, kondisi bandara perintis yang perlu diperbaiki, serta akses air bersih dan pengelolaan sampah yang masih menjadi masalah serius.
Dalam rapat yang dihadiri oleh narasumber kunci dari pemerintah pusat dan lokal, termasuk beberapa kepala biro perencanaan dari Kementerian terkait, serta moderator dari BNPP, dibahas langkah-langkah konkret untuk meningkatkan infrastruktur. Langkah awal seperti peningkatan alat berat di setiap kecamatan telah diambil, namun Bupati menekankan perlunya kerja sama lintas sektor yang lebih besar untuk merumuskan solusi yang komprehensif.
Moderator rapat, Asisten Deputi Infrastruktur Fisik, Kedeputian III, BNPP, menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi tantangan infrastruktur di perbatasan. Ini mencerminkan komitmen untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malinau.
Pertemuan ini bukan sekadar acara formal, tetapi merupakan langkah strategis pertama dalam upaya bersama antara Pemerintah Kabupaten Malinau, BNPP RI, dan instansi terkait lainnya untuk meningkatkan infrastruktur di wilayah perbatasan.
