JAKARTA – Kamis, 17 Juli 2025 | Dalam prosesi resmi yang berlangsung di Jakarta, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, secara langsung mengukuhkan jajaran Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) untuk periode 2025–2030. Pengukuhan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan kabupaten sebagai ujung tombak pembangunan nasional.
Salah satu nama yang masuk dalam jajaran pengurus adalah Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, SE., MH.Keikutsertaannya dalam kepengurusan APKASI mencerminkan posisi strategis Kabupaten Malinau sebagai daerah yang aktif, progresif, dan berkomitmen tinggi terhadap pembangunan berbasis kualitas sumber daya manusia dan inovasi daerah.
Di bawah kepemimpinan Wempi W. Mawa, Malinau dikenal melalui sejumlah program unggulan yang telah memberikan dampak nyata, seperti Wajib Belajar Malinau Maju, yang mendorong perluasan akses pendidikan berkualitas di seluruh pelosok wilayah, serta Desa Sarjana, sebuah inisiatif yang bertujuan mencetak generasi berpendidikan tinggi langsung dari desa-desa, guna memperkuat kapasitas lokal secara berkelanjutan.
Menteri Tito Karnavian dalam sambutannya menegaskan bahwa APKASI bukan sekadar organisasi, melainkan forum penting untuk mengonsolidasikan aspirasi dan solusi dari berbagai kabupaten di seluruh Indonesia. Ia mendorong seluruh pengurus yang baru dikukuhkan agar terus menjaga integritas dan menjadi garda depan dalam menjawab tantangan pembangunan.
“APKASI adalah ruang strategis bagi kepala daerah untuk berkolaborasi dan menyuarakan kepentingan daerah. Kepengurusan yang baru ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas kebijakan antara pusat dan kabupaten,” ujar Tito.
Keterlibatan Wempi W. Mawa dalam APKASI memperkuat representasi kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pembangunan manusia, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan membawa semangat perubahan dan pengalaman keberhasilan program-program lokal, Kabupaten Malinau kini mengambil peran penting dalam mewarnai arah pembangunan nasional lima tahun ke depan.
