DPRD Nunukan Meminta Pemerintah Daerah Serius Tangani ODGJ
WIRAnews.com, NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara meminta Pemerintah Daerah fokus terhadap keberadaan dan penanganan pengidap disabilitas psikososial atau ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa).
Hal ini berkaitan dengan sejumlah peristiwa di Kabupaten Nunukan yang diduga disebabkan ODGJ.
Kasus pembakaran mobil pada 2020, kasus kebakaran pasar Sentral Nunukan pada 10 Januari 2021 yang mengakibatkan 56 rumah terbakar.
Dan terakhir, kasus kebakaran Pasar Lama yang mengakibatkan 19 rumah terbakar yang juga diduga akibat ulah ODGJ.
‘’Hal ini menuntut perhatian semua pihak baik pemerintah serta semua pihak yang peduli dengan isu ODGJ’’ ujar H.Andi Mutamir, Rabu (24/3/2021).
ODGJ tentu sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian semua pihak, baik Pemerintah, swasta dan organisasi lainnya, terutama para keluarga dekat ODGJ.
Namun disisi lain, keberadaan mereka bisa membahayakan warga lain sehingga penanganan terhadap ODGJ sangat penting dilakukan.
Menurut politisa Partai Persatuan Pembangunan ini penanganan ODGJ di Nunukan harus dimulai dari keluarga inti penderita. Karena situasi internal akan sangat menentukan psikologi mereka.
‘’Selama ini, masih banyak keluarga yang menempatkan ODGJ sebagai aib. Ini berdampak pada perlakuan masyarakat terhadap mereka’’ katanya lagi.
Andi Mutamir meminta keluarga ODGJ tidak malu apalagi menyembunyikan dan bahkan mengasingkan mereka dari kehidupan normal lainnya.
ODGJ bisa pulih dengan cara pengobatan rutin atau pendekatan kemanusian yang lebih pada sentuhan hati atau apa yang menjadi kebutuhan mereka secara intens.
DPRD Nunukan akan mendorong pemerintah kabupaten Nunukan, terutama Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk segera membuat program prioritas.
Butuh program yang baik mulai dari pengobatan, pencegahan sampai kepada pelatihan tenaga medis atau para pendamping mereka.
‘’Keterlibatan semua pihak akan menjadi jalan keluar masalah ODGJ. Ini masalah bersama. Kita harapkan Negara juga harus hadir melalui program dengan dukungan anggaran pengobatan untuk penanganan mereka” katanya lagi. (KN).
