Wiranews.com – Bupati Malinau, Wempi W Mawa, S.E., M.H., memimpin Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Malinau tahun 2024. Rakor tersebut berlangsung di ruang Laga Feratu Kantor Bupati Malinau pada Senin (05/02), dengan dihadiri sekitar 50 peserta termasuk Bupati, DPRD, Pimpinan FKPD, Kepala OPD, dan para Camat.
Tujuan utama rapat koordinasi ini adalah untuk menyatukan pemahaman terhadap permasalahan yang muncul dan menggali informasi yang akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, rapat ini juga bertujuan untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan di Kabupaten Malinau, serta mengantisipasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang mungkin terjadi. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan peran tim terpadu dan masyarakat dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan gangguan keamanan.
Dalam penjelasannya, Bupati Wempi mengungkapkan bahwa Tim Kewaspadaan Dini akan fokus pada pemetaan, perencanaan, dan manajemen data guna memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk pengambilan kebijakan yang tepat waktu. Langkah-langkah pencegahan dini akan diambil untuk menghadapi potensi gangguan atau ancaman baik dari dalam maupun luar daerah.
Menanggapi penanganan konflik, Bupati menegaskan bahwa penting untuk fokus pada bagaimana menangani konflik yang timbul, bukan hanya pada analisis penyebabnya. Dia menyadari bahwa penanganan konflik memerlukan energi ekstra dan bahwa keterlambatan dalam respons atau kebijakan yang kurang tepat dapat memperburuk situasi.
Terlebih lagi, mengingat tahun politik yang menjadi konteksnya, Bupati menekankan pentingnya tim ini untuk mengantisipasi dan menanggapi dengan tepat potensi konflik yang dapat muncul. Dia menutup dengan menegaskan bahwa peran tim ini sangat krusial dalam membaca, memahami, dan merespons dinamika sosial di Kabupaten Malinau.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama lintas sektor dan meningkatkan kapasitas responsif pemerintah terhadap tantangan keamanan dan konflik sosial di wilayah tersebut.
