Malinau, 15 Mei 2024 – Sekretaris Daerah Malinau, Dr. Ernes Silvanus, S.Pi., MM., M.H, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Bagian Administrasi Pembangunan se-Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) 2024. Rapat ini diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Kaltara, dengan Kabupaten Malinau sebagai tuan rumah, dan berlangsung di ruang Laga Feratu, Kantor Bupati Malinau.
Dalam sambutannya, Dr. Ernes berharap Rakor ini dapat memberikan langkah positif dalam percepatan pembangunan di masing-masing daerah. Ia menekankan pentingnya dinamika pembangunan yang menjadi catatan tersendiri bagi setiap daerah atau kabupaten/kota. “Kami berharap semua peserta aktif memberikan informasi, masukan yang bersifat membangun, inovatif, sehingga dapat terlaksananya pembangunan secara optimal,” ucap Ernes.
Selain itu, Dr. Ernes juga menekankan pentingnya menemukan solusi dan saran-saran baru melalui Rakor ini. “Melalui Rakor ini kami harapkan bisa menemukan solusi atau saran-saran baru sehingga kegiatan ini lebih produktif ke depan,” tambahnya.
Gubernur Kalimantan Utara, yang diwakili oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kaltara, H. Sapi’i, S.T., M.AP, menjelaskan bahwa Rakor ini merupakan agenda penting yang harus dilaksanakan. Rakor ini bukan hanya sebagai wadah silaturahmi, tetapi juga sebagai ruang untuk saling memberikan masukan, ide, serta menjalin kerjasama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Melalui pelaksanaan Rakor ini diharapkan kita dapat bersama-sama meningkatkan kompetensi ASN yang handal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga pelaksanaan administrasi pembangunan ke depan dapat terus bergerak ke arah yang lebih baik, yang pada muaranya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar H. Sapi’i.
Rakor ini kemudian dibuka secara resmi oleh Gubernur Kaltara yang diwakili oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kaltara, H. Sapi’i, S.T., M.AP.
Dengan berlangsungnya Rakor ini, diharapkan berbagai ide dan masukan yang muncul dapat menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pembangunan di Kalimantan Utara, serta menciptakan sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
