Jakarta — Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menyampaikan empat catatan kritis terhadap Program Sekolah Rakyat yang direncanakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Ketua Umum LMND, Muhammad Asrul, menilai bahwa program ini memerlukan anggaran besar dan belum memiliki perencanaan yang matang.
Empat Catatan LMND:
-
Ketiadaan Blueprint Pendidikan
LMND menyoroti bahwa hingga saat ini belum ada blueprint atau kerangka kerja yang jelas untuk Program Sekolah Rakyat. Tanpa panduan yang terstruktur, dikhawatirkan program ini tidak akan efektif dalam memberantas kemiskinan melalui pendidikan. -
Tumpang Tindih Kewenangan
Menurut Asrul, urusan pendidikan seharusnya berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), bukan Kemensos. Kemensos sebaiknya fokus pada penyediaan data dan dukungan sosial, bukan menjalankan program pendidikan. -
Minimnya Perbedaan Substantif
Program Sekolah Rakyat dinilai tidak memiliki perbedaan signifikan dengan sekolah umum yang sudah ada. Selain praktik asrama, tidak ada inovasi atau pendekatan baru yang ditawarkan untuk membangun sumber daya manusia yang adaptif dan kompeten. -
Ketidakjelasan Perencanaan
LMND menganggap bahwa Program Sekolah Rakyat disusun tanpa perencanaan yang jelas dan matang. Asrul berharap Presiden Prabowo Subianto meninjau kembali program ini dan mengalokasikan anggaran untuk program yang lebih tepat sasaran.
LMND menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan alokasi anggaran yang efisien untuk memastikan bahwa program pendidikan benar-benar dapat mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial.