TARAKAN, WIRANEWS.COM – Intervensi kasus stunting terus dilakukan Pemerintah Kota Tarakan, salah satunya melibatkan pihak swasta melalui program CSR (Corporate Social Responsibility). Saat ini prevalensi stunting di Tarakan mencapai 14,6% dari populasi, diharapkan akhir 2024 sudah bisa dibawah 14%.
Penjabat (Pj) Wali Kota Tarakan, Bustan melakukan pantauan penanganan stunting di beberapa posyandu, seperti di Kelurahan Mamburungan Timur dan Kampung Satu Skip. Kegiatan tersebut untuk memastikan program pemberian makanan tambahan kepada balita bisa berjalan dengan baik.
“Sekarang kami melakukan intervensi stunting, hari ini bisa kami lihat di posyandu ada pendataan, pengukuran tinggi, lingkar kepala, dan pemberian makanan tambahan. Kementerian Kominfo saat ini juga sedang di Tarakan khusus memonitor kegiatan intervensi stunting yang dilakukan Pemkot Tarakan,” ujar Bustan, Kamis pagi (27/6)
Bustan juga menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan gerakan menciptakan program di beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah), untuk terus menurunkan angka stunting, sesuai arahan dari presiden dan menteri dalam negeri.
“Selain itu, penanganan stunting ini juga menjadi 10 program kerja Pj wali kota, bagaimana upaya konkrit dalam penurunan stunting. Makanya kita kolaborasi lintas perangkat daerah, termasuk penganggaran dari APBD dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, maupun pemerintah pusat serta masyarakat, untuk sama-sama ke posyandu melakukan penimbangan balita, pengukuran lingkar kepala, dan makan-makanan bergizi. Bukan hanya balita, ibu-ibu hamil juga datang untuk pencegahan terkait dengan stunting,” kata Bustan.
Dari empat kecamatan yang ada, Tarakan Timur menjadi daerah tertinggi kasus stunting tepatnya di Kelurahan Pantai Amal. Hal itu dikarenakan adanya migrasi penduduk, di mana kawasan Pantai Amal menjadi sentra budidaya rumput laut, dimana saat harga naik banyak pendatang untuk menjadi buruh memasang bibit.
“Misalnya dari Sulawesi datang ke sini untuk menjadi buruh rumput laut, namun ketika harga turun mereka kembali ke daerahnya masing-masing atau pindah ke kabupaten sekitar Tarakan. Meskipun balita disana terkadang tidak masuk data kependudukan, tetapi kita terus melakukan pencegahan dan upaya penurunan,” katanya.
Sementara untuk peran swasta juga sangat dibutuhkan, terutama program CSR untuk ikut membantu menangani stunting. Bustan mengatakan bahwa di Kelurahan Mamburungan ada peternak ayam petelur, ketika ayamnya sudah tidak produktif diberikan ke posyandu untuk diolah menjadi makanan bergizi untuk balita.
“Makanya saya minta seluruh kelurahan melakukan inovasi, sehingga pembiayaan penanggulangan stunting tidak hanya dari APBD tetapi melihatkan program CSR,” ujarnya.
