Masih Banyak Guru Honorer Di Dataran Tinggi Krayan Bergaji Rp.100.000 Per Bulan

WIRAnews.com, NUNUKAN – Gaji para guru honorer di dataran tinggi Krayan menjadi cerita memprihatikan yang dibahas dalam rapat evaluasi di ruang Ambalat DPRD Nunukan.

Profesi mulia seorang tenaga pendidik belum mendapat penghargaan yang setimpal dengan gelar pahlawan tanpa tanda jasa yang disematkan pada mereka.

‘’Banyak kepala sekolah dan guru-guru di Krayan prihatin dengan gaji guru honor, sebulan hanya Rp.200.000 bahkan ada yang Rp.100.000’’ujar Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, Sudi Hermanto, pada Senin (15/3/2021).

Berbeda dengan guru yang sudah berstatus PNS dengan penghasilan yang bisa dikatakan layak namum memiliki beban tugas dan tanggung jawab yang hampir sama debngan guru honorer.

Minimnya gaji para guru honorer di Krayan disebabkan oleh jumlah murid yang sedikit, karena besaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dihitung berdasarkan jumlah pelajar yang ada di sekolah tersebut.

‘’Sementara gaji guru honor diambil dari dana BOS. Ini memang butuh perhatian serius’’kata Sudi.

Menanggulangi persoalan ini pemerintah daerah dikatakan sudah melakukan berbagai upaya untuk melobi pemerintah pusat.

Salah satunya dengan mengikut sertakan para guru honor terutama yang mengabdi lebih dan 10 tahun dan telah terdaftar dalam Dapodik, sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

‘’Selain itu, tahun ini pemerintah pusat memberi batasan sekolah harus memiliki murid atau pelajar paling sedikit 60 anak. Ini akan berpengaruh pada BOS dan tentunya bisa meningkatkan gaji honor di sekolah’’imbuhnya.

Ketua Komisi 1 DPRD Nunukan Andi Krislina juga turut prihatin mendengar masih ada saja guru honor bergaji jauh dari kata layak di Kabupaten Nunukan.

Dengan gaji segitu, tentu makan enak hanyalah mitos. Mereka pasti akan memilih pekerjaan lain sebagai ‘jalan ninja’ bagi mereka untuk bertahan hidup.

‘’Memang kita dilematis, kalau mereka dengan gaji segitu bagaimana hidup? Ketika mereka memilih pekerjaan lain, kita rugi karena tenaga pendidik di perbatasan tentu akan berkurang’’katanya.

Di sisi lain, adanya kuota untuk PPPK Nunukan sebanyak 525 guru sarjana menjadi hal yang patut disyukuri.

DPRD akan mencoba melakukan pressure ke pusat dengan mengedepankan isu perbatasan dan pentingnya pendidikan bagi generasi yang hidup di tapal batas.

Harapannya, pusat lebih memberi perhatian lebih serta mengistimewakan Nunukan dalam program yang digagas ke depannya.

Lobi-lobi ke pemerintah pusat harus digalakkan karena daerah saat ini masih terkendala anggaran. Masih ada refocusing hampir Rp.50 miliar untuk penanganan Covid-19 tahun 2021.

Sehingga optimalisasi pembangunan dari segi infratruktur maupun ekonomi sedikit terhambat.

‘’Kita masih punya sekitar 326 guru honor yang mengabdi diatas 10 tahun. Itu juga akan kita suarakan ke kementrian. Kita dorong isu perbatasan, semoga ada kebijakan untuk mereka,’’imbuhnya. (KN).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.