Mengatasi Dugaan Permainan LPG Subsidi di Nunukan, Dandim : Kita Lakukan Operasi dan Penindakan di Tempat
WIRAnews.com, NUNUKAN – Fenomena kelangkaan LPG Subsidi 3 Kg di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara membuat Komandan Distrik Militer (Dandim) 0911/Nunukan Letkol CZi Eko Pur Indriyanto prihatin.
Antrean warga setiap kali menunggu LPG subsidi seakan menjadi pemandangan rutin dan butuh perhatian serius.
Adalah sebuah hal yang tidak masuk akal dengan kuota sekitar 74.000 tabung sebulan yang diperuntukkan bagi sekitar 4000an warga miskin, namun terjadi kelangkaan.
‘’Saya sarankan Bupati membuat surat edaran yang ditujukan kepada institusi untuk melakukan pengawasan ke dalam. Lebih penting lagi persoalan data yang benar dan sinkron, ini sangat dibutuhkan agar bantuan tepat sasaran. Saya berharap ada satu data yang bisa digunakan sebagai dasar itu. Bhabinsa maupun Bhabinkamtibmas siap membantu pendataan mana masyarakat yang layak dikategorikan miskin,’’ujarnya,
dalam rapat virtual membahas solusi kelangkaan gas LPG subsidi di lantai V kantor Pemkab Nunukan, Selasa (18/5/2021).
Dandim juga menyetujui adanya usulan LSM yang menempelkan stiker miskin di rumah penerima subsidi. Ini akan menjadi tanda dan membantu control pengawasan.
Orang kaya yang tak berhak akan terbebani dengan stiker tersebut, sehingga mereka dengan sendirinya akan malu menggunakan LPG subsidi atau menerima bantuan social dari pemerintah.
‘’Saya berharap penempelan stiker di rumah warga miskin dipertimbangkan. Itu menjadi salah satu solusi yang baik,’’imbuhnya.
Sementara itu, Dandim juga mengaku sering melihat LPG 3 Kg diperjual belikan bebas di sejumlah toko yang tidak berhak menyalurkan subsidi.
‘’Logikanya namanya subsidi tak bisa diperjual belikan. Itu mereka ambil keuntungan, entah main dengan pangkalan atau masyarakat yang memiliki modal. Mari kita operasi, kita bisa langsung penegakan hukum di tempat,’’tegasnya.
Dandim juga berharap agar PT.Pertamina sebagai supplier dan pelaksana program LPG subsidi bisa mengevaluasi Permen ESDM yang mengatur tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG 3 hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dengan penghasilan di bawah Rp 1,5 juta dan kegiatan Usaha Kecil dan Mikro (UKM).
Menurutnya, kondisi geografis dan kontur wilayah di Indonesia tidak semua sama sehingga tidak bisa kebijakan dipukul rata antara wilayah perbatasan RI – Malaysia dengan wilayah Jawa.
‘’Orang dengan penghasilan Rp1,5 juta perlu dikaji kalau untuk Nunukan. Saya katakan tidak sama standar taraf hidup tiap daerah. Mungkin hidup di semarang Rp 1,5 juta bisa sebulan, di Jakarta seminggu dan di Nunukan yang merupakan perbatasan Negara tentu beda lagi. Tolong ini menjadi evaluasi Pertamina,’’imbuhnya.
Dandim meminta Pertamina agar tidak selalu beralasan dengan cuaca ketika distribusi terlambat.
Alasan tersebut, kata dia, akan membuat Basuki Cahaya Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT.Pertamina marah besar karena pelayanan prima menjadi prioritas.
‘’Masalah cuaca anda bisa koordinasi dengan BMKG. Saya selalu melihat antrean LPG 3 Kg di banyak tempat. Kalau Basuki Cahaya purnama denger transportasi untuk LPG subsidi terhambat cuaca, beliau akan marah. Saya kenal beliau, jadi jangan sampai ini terdengar beliau. Yang perlu disalahkan adalah managemen Pertamina Tarakan dan Pertamina Balikpapan yang kurang baik,’’kata dia.
Persoalan LPG untuk Nunukan memang sebuah ironi karena masyarakat Nunukan sendiri sampai hari ini masih mengandalkan LPG Malaysia.
Jumlah LPG dari negeri jiran juga lebih banyak dan lebih mudah didapatkan ketimbang LPG Pertamina.
Hanya saja, saat PLBN Sebatik selesai dibangun, maka masyarakat dipastikan akan kesulitan mendapat LPG Malaysia.
‘’Tolong bagi Pertamina menambah kuota LPG non subsidi ke Nunukan. Masyarakat masih agak sulit mendapat LPG non subsidi Pertamina apalagi ini lockdown akibat pandemic covid-19,’’katanya.
Reporter : Viqor
