Aksi Mogok Kapal Pedalaman Belum Ada Solusi, Warga Sebuku Ancam Rusuh

- Jurnalis

Selasa, 28 Juni 2022 - 15:18 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

WIRAnews.com, NUNUKAN “ Asbar salah seorang perwakilan masyarakat Sebuku, menyatakan kekecewaan atas lambannya respon Pemerintah Kabupaten Nunukan menyikapi aksi mogok yang dilakukan oleh Asosiasi Kapal Angkutan Pedalaman. Menurutnya, aksi mogok yang dilakukan sebagai bentuk protes atas tindakan penangkapan oleh aparat yang menimbulkan trauma kepada nahkoda dan ABK. “Kami ini sering diculik, kapal kami dibawa ke Tarakan. dokumen kapal semua disita dan hp diambil. Dibuat macam teroris kami,” kata Asbar. Padahal, dalam Undang Undang pelayaran sangat jelas. Selama memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dan ada dugaan tindak pidana, seharusnya kapal dikawal sampai pelabuhan tujuan. Selanjutnya, kapal baru boleh diperiksa, itupun dengan sepengetahuan Syahbandar. “Yang terjadi apa? Siapa sebenarnya yang tidak tahu aturan, padahal yang kami bawa adalah sembako untuk warga pedalaman yang selama ini masuk dalam konteks “kearifan lokal”,” geramnya. Oleh karenanya, pihak asosiasi dan warga pedalaman satu suara untuk menuntut jaminan keamanan, berupa sebuah kesepakatan atau bentuk lain yang bisa dijadikan tameng manakala terjadi aksi penangkapan oleh aparat. Mereka berdalil dengan PP Nomor 34 Tahun 2019 tentang perdagangan perbatasan, MoU tentang perundingan lintas batas antara Indonesia “ Malaysia yang ditanda tangani Pro.Dr.Sumitro Djoyohadikusumo, 26 Mei 1967. Border Trade Agreement (BTA), serta Peraturan Dirjen Bea Cukai tentang petunjuk pelaksanaan impor dan ekspor barang yang dibawa oleh pelintas batas dan pemberian pembebasan bea masuk barang yang dibawa pelintas batas. “Tolong beri kami jaminan, terserah bagaimana bentuknya yang bisa kami tunjukkan saat ada penangkapan. Ini loh kesepakatan di Nunukan, ini jaminan kami aman mengangkut bahan pangan untuk saudara kami di perbatasan. Kalau tidak ada solusi dan masih ada penangkapan, saya menjamin akan rusuh ini barang,” katanya. AKAN DILAPORKAN KE BUPATI Sementara itu, Rapat yang dipimpin Asisten 3 Bagian Ekonomi dan pemerintahan Syafaruddin dan Kepala Dinas Perdagangan dan UMKM Nunukan, Sabri, belum memberikan solusi. Para pejabat yang hadir, baru menyadari bahwa barang-barang made in Malaysia yang diangkut kapal tersebut merupakan barang yang dibeli di pasar tradisional, bukan dibeli langsung di Malaysia. “Kami mengundang bapak bapak adalah tindak lanjut dari perintah Bupati yang kemarin menggelar rapat dengan Forkopimda. Kami diminta memetakan berapa jumlah barang kebutuhan yang biasa dibawa dan apa saja. Ada miss disini, karena kami mengira barang-barang yang dibawa diambil langsung di Malaysia, bukan dari pasar Nunukan,” kata Syafaruddin. Sementara untuk permohonan adanya jaminan tertulis berupa kesepakatan bersama sebagai dokumen yang memberikan keamanan bongkar muat Sembako ke pedalaman, Kepala Dinas Perdagangan, Sabri mengatakan, tetap butuh adanya pemetaan. Ia menjelaskan, barang barang Malaysia yang masuk Nunukan, sebenarnya adalah subsidi dari Kerajaan Malaysia, yang tentu menjadi dilema jika Asosiasi menuntut adanya semacam kebijakan tertulis. “Mohon difahami, ini dilema juga buat kami. Selain itu, setiap tahun penduduk Nunukan bertambah, dan kebutuhan tentu meningkat. Untuk itu, kita harus data lagi sebagai bahan merumuskan solusi untuk masalah ini. jadi hasil rapat ini akan kami laporkan dulu ke Bupati untuk minta petunjuk selanjutnya,” jelasnya. Reporter : Viqor

Baca Juga :  MERIAHKAN HUT RI KE-77, DWP GELAR OUTBOND SPEKTAKULER

Berita Terkait

Pj. Wali Kota Tarakan, Dr. Bustan, S.E., M.Si., Hadiri Senam Sehat dan Pemeriksaan Kesehatan dalam Peringatan HUT PWRI ke-62
Sekda Malinau Dr. Ernes Silvanus Resmi Menutup Turnamen Sepak Bola Bupati Malinau Cup 2024
KPU Malinau: Bakal Paslon Pilkada 2024 Harus Sesuaikan Visi-Misi dengan RPJPD
Pemda Malinau Dukung Penuh Survei Penilaian Integritas KPK 2024
Bupati Malinau Wempi W Mawa Hadiri Upacara Penutupan Pendidikan, Pelantikan, dan Pengambilan Sumpah Bintara Polri Gelombang I Tahun Anggaran 2024
Pemkab Gelar LCCM, Diikuti 13 Sekolah SMP Se-Kabupaten Malinau
Pj. Wali Kota Tarakan Hadiri Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Green Camp di SMP Negeri 9 Tarakan
Tarkam Kabupaten Malinau Sukses, Kemenpora RI Berikan Apresiasi

Berita Terkait

Sabtu, 20 Juli 2024 - 00:58 WITA

Pj. Wali Kota Tarakan, Dr. Bustan, S.E., M.Si., Hadiri Senam Sehat dan Pemeriksaan Kesehatan dalam Peringatan HUT PWRI ke-62

Sabtu, 20 Juli 2024 - 00:46 WITA

Sekda Malinau Dr. Ernes Silvanus Resmi Menutup Turnamen Sepak Bola Bupati Malinau Cup 2024

Rabu, 17 Juli 2024 - 20:34 WITA

KPU Malinau: Bakal Paslon Pilkada 2024 Harus Sesuaikan Visi-Misi dengan RPJPD

Rabu, 17 Juli 2024 - 13:15 WITA

Pemda Malinau Dukung Penuh Survei Penilaian Integritas KPK 2024

Kamis, 11 Juli 2024 - 16:14 WITA

Bupati Malinau Wempi W Mawa Hadiri Upacara Penutupan Pendidikan, Pelantikan, dan Pengambilan Sumpah Bintara Polri Gelombang I Tahun Anggaran 2024

Berita Terbaru