Hari Kedua Kapal Angkutan Sembako Untuk Dapil 3 Mogok Operasi, Pemkab Nunukan Belum Punya Solusi

WIRAnews.com, NUNUKAN“ Pemerintah Kabupaten Nunukan, hari ini mengundang perwakilan Asosiasi Kapal Angkutan Pedalaman yang melakukan aksi mogok, untuk mencoba memetakan berapa banyak kebutuhan yang diperlukan bagi masyarakat pedalaman. Namun demikian langkah dan respon dari Pemkab Nunukan itu, justru menimbulkan pertanyaan, apakah selama ini Pemerintah tidak memiliki data, sehingga baru melakukan hal tersebut? Wakil Ketua Asosiasi Kapal Angkutan Pedalaman, Jamaluddin Dasi, menuturkan, selama ini kebutuhan pokok yang didistribusikan ke sejumlah wilayah pedalaman, mereka dapatkan dari pasar tradisional yang berada di Pulau Nunukan. “Sumbernya di Pasar Jamaker dan Pasar Inhutani, jadi bukan kami ke Malaysia belanjanya. Kalau mau dipetakan, kenapa bertanya ke kami? Kalian ke pasar saja untuk itu,” ujarnya, Selasa (28/6). Dia menekankan, kearifan lokal akan barang kebutuhan pokok asal Malaysia sudah menjadi kesepakatan semua pihak tanpa adanya surat atau legalitas tertulis. Namun belakangan, kebijakan tersebut justru menimbulkan gejolak dengan masifnya penangkapan oleh aparat yang berbeda-beda. “Itu kenapa kami inginkan hadir dalam rapat yang terdapat semua unsur Forkopimda. Kalaupun seandainya Forkopimda Nunukan sepakat tidak melakukan penangkapan, lalu bagaimana mengantisipasi penangkapan oleh Polda, oleh Mabes? Itu yang kami mau solusinya. Bukan rapat dengan Pemkab saja,” tegasnya. Dia menjelaskan, kasus serupa pernah terjadi pada periode pemerintahan sebelumnya. Bupati Nunukan saat itu, H. Basri mengirimkan surat permohonan dispensasi khusus kepada Kemendagri, dengan telaahan geografis Nunukan dan tradisi warga perbatasan dalam hal perdagangan tradisional. “Berhenti penangkapan oleh aparat saat itu, tapi begitu ada pergantian Bupati, ada pergantian komandan, terjadi lagi. Apa harus selalu begini terus? Yang kami minta adalah solusi. Ini loh bagaimana kasusnya biar tidak lagi begini? makanya mohon kami diundang dalam rapat Forkopimda,” kata Jamal. Ketua Asosiasi Kapal Angkutan Pedalaman, Baharuddin Aras juga mengkritisi Pemkab Nunukan yang masih berkutat pada pemetaan kebutuhan pokok masyarakat pedalaman. Respon aksi dengan pemetaan, menurut para pemilik kapal, justru tidak mengena dengan tuntutan mereka. “Yang kami mau ini, Pemerintah Daerah buatkan rapat dengan mengundang Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah). Hadirkan kami untuk menyuarakan keluhan kami. Kalau hanya rapat minta data, tidak ada selesainya ini barang,” ujar Bahar. Untuk diketahui, hari ini, merupakan hari kedua dari aksi mogok operasi kapal angkutan pedalaman. Kapal yang selama ini beroperasi dengan rute Nunukan “ Sebuku dan sekitarnya ini, menjadi penopang dan transportasi andalan warga pedalaman dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan sembako. Pemerintah Daerah juga sebelumnya telah mencoba menggelar rapat internal mengundang Forkopimda. Hanya saja, tidak terlibatnya para tukang kapal, menjadi permasalahan yang dipertanyakan oleh mereka. “Bapak, Ibu mohon maaf, kami seringkali rapat rapat seperti ini. tidak ada selesainya kalau tidak ada para Komandan TNI atau Polres. Mohon fahami tuntutan kami. Kami inginkan jaminan keamanan bongkar muat barang untuk saudara kami di pedalaman. Bagaimana agar kami bisa aman, tidak selalu ditangkapi aparat,” tegas Bahar. Reporter : Viqor